Arti Hukum dan Kemerdekaan Pers

hukum

 Tahukah Anda Arti Hukum dan Kemerdekaan Pers? Konsep kemerdekaan pers di sini adalah sebagai terjemahan dari the freedom of the press yang secara sederhana dapat dianalogikan dengan arti free from the dom, atau bebas dari penguasa.

Dalam perspektif sejarah, pengakuan dan perlindungan hak untuk merdeka dari pengaruh atau tekanan penguasa sudah dimulai sejak deklarasi Magna Charta (1215). Khusus dalam bidang pers, secara eksplisit ditetapkan dalam pasal 12 Virginia Bill of Right (15 Mei 1776) tentang kemerdekaan persurat-kabaran.

Piagam ini kemudian dimasukkan ke dalam Konstitusi Amerika Serikat (1787). Pada 1789, piagam Virginia ini diadopsi pula oleh Prancis menjadi Declrations de droits de l’homme et du citoyen, atau Naskah Pernyataan Hak Asasi Manusia dan Warga Negara.

Berbeda halnya dengan konsep kebebasan yang merupakan terjemahan dari liberty to atau bebas untuk melakukan. Yang menarik adalah konsep kemerdekaan dengan alasan sebagai berikut.

  1. Dalam sejarah panjang perjuangan pers Indonesia, kata kemerdekaan lebih awal dan banyak dipakai dalam sejarah pers pada umumnya dan khususnya hukum positif Indonesia.
  2. Dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang pertama, dan yang sudah diubah dalam Pasal 28a UUD 45 yang sudah diamandemen untuk kedua kalinya, tetap menggunakan istilah kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Jadi, bukan memakai istilah kebebasan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan.
  3. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, yang dipakai adalah konsep kemerdekaan pers. Misalnya, dalam konsideran disebutkan antara lain bahwa: “Kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis sehingga kemerdekaan mengeluarkan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 UUD 45 dijamin.”

Begitu pula dalam Pasal 28 Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers, dicantumkan lagi bahwa kemerdekaan pers adalah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.

Berdasarkan pertimbangan di atas, lebih tepat bahwa arti hukum dan kemerdekaan pers, menggunakan istilah kemerdekaan pers daripada kebebasan pers. Namun, bukan berarti penggunaan istilah lain seperti kebebasan pers salah, mengingat dalam kehidupan sehari-hari istilah tersebut lebih sering dipakai.

Istilah kemerdekaan pers, selain alasan historis dan yuridis juga lebih menekankan perlunya kemerdekaan pers dari pengaruh kekuasaan dalam arti konfigurasi politik lainnya dalam melaksanakan kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum negara.

Untuk melepaskan belenggu kemerdekaan pers dari ketentuan perundang-undangan yang bersifat ‘cek kosong’ yang bisa seenaknya diisi sesuai dengan kepentingan penguasa, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

  1. Undang-undang dasar harus dengan tegas menjamin bahwa pemerintah tidak boleh mengatur atau mencampuri masalah pers. Jaminan perlindungan terhadap kemerdekaan pers ini diberikan tempat pada pasal tersendiri, setara dengan posisi pers sebagai pilar demokrasi. Seperti halnya legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang diatur dalam pasal tersendiri di dalam UUD 1945.
  2. Tidak ada ketentuan SIT atau SIUPP bagi setiap orang atau badan hukum untuk menerbitkan surat kabar, majalah, dan lain-lain.
  3. Tanggung jawab pers dalam melaksanakan fungsinya hanya kepada hukum pers dan etika pers. Oleh karena itu, materi muatan UU Pers harus direvisi agar mewajibkan hakim memakai hukum pers atau lex specialis  di dalam mengadili kasus-kasus pers.
  4. Agar kemerdekaan pers tidak melanggar hak-hak atau kemerdekaan pihak atau warga masyarakat, kedudukan Dewan Pers harus diperkuat menjadi lembaga negara yang berwibawa dan independen.

Berbicara kemerdekaan pers dalam arti hukum, dalam konteks sebagai pilar negara berdasarkan prinsip demokrasi dan arti hukum, keempat kriteria tadi harus menjadi acuan. Artinya, setiap penafsiran terhadap salah satu kriteria tadi maka, berarti tidak ada kemerdekaan pers. Sebaliknya, jika pers dikatakan sebagai pilar demokrasi maka dapat ditarik hipotesis tanpa kemerdekaan pers tidak ada pula demokrasi.

Tinggalkan komentar

Filed under Hukum

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s