Kedaulatan Hukum Negara

hukum

 Tahukah Anda Kedaulatan Hukum Negara? Kedaulatan hukum merupakan modal awal dalam sebuah pembentukan negara. Semua warga disatukan oleh satu pemerintahan yang memiliki kedaulatan hukum. Lalu bagaimana dengan kedaulatan masyarakat? Apakah kehendak dan kedaulatan hukum negara merupakan bagian dari kedaulatan masyarakatnya. Karena itulah kita bertanya siapa sebenarnya yang berdaulat?

Setiap bangsa tentu membutuhkan kedaulatan hukum agar dapat diakui secara de facto maupun de jure oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Hukum oleh karena itu menjadi alat terkuat dalam rangka menjaga kedaulatan tersebut.

Kedaulatan Hukum – Kedaulatan Indonesia

Bangsa Indonesia sebagai negara kepulauan tentu berhadapan dengan realitas yang lebih rumit daripada negara yang hanya memiliki batas daratan. Ini juga yang membuat Indonesia berulang kali ribut soal kepemilikan pulau, dan sering pula Indonesia mengalami kekalahan.

Sebagai penduduk Indonesia, mungkin kita tidak tahu persis berapa jumlah pulau terluar –sebagian lagi menyebutnya pulau terdepan– yang ada di barisan nusantara. Mungkin karena informasi yang tidak lengkap, atau mungkin pula karena perbedaan kita antara orang daratan dengan orang pesisir laut.

Konon, ada perbedaan dalam memperlakukan pulau antara orang daratan dengan orang lautan. Mereka yang tinggal di pantai biasanya memiliki hubungan –katakanlah hubungan spiritual– dengan laut mereka. Jangan artikan spiritual ini dalam konotasi mistik atau gaib. Mereka karena lebih sering bersentuhan dengan lautan, sering timbul identitas yang secara langsung laut tersebut mewakilinya.

Ungkapan ‘nenek moyangku seorang pelaut’ tentu bukan hanya karena nenek moyang kita sering berlayar, tetapi lebih pada eksistensi identitas yang menjadikan bangsa ini berada.

Lalu, kalau ada orang bertanya “siapakah kita?”, siapa yang dimaksud dengan “kita” itu. Orang yang tinggal di daratan maupun di pegunungan tidak memiliki korelasi dengan kita yang dimaksud sebagai anak cucu sang pelaut. Mungkin mereka lebih tepat sebagai anak cucu petani atau pemburu.

Kedaulatan negara jika ditinjau dari kelautan tentu harus ditata kembali dengan lebih menegaskan siapa kita ini dan mau ke mana kita. Wajarlah jika orang-orang daratan tidak memiliki keterikatan batin dengan kelautan karena memang tidak ada persentuhan antara dia dengan samudra yang luas.

Kedaulatan Hukum – Siapa yang Berdaulat

Kedaulatan biasa diartikan ke dalam dua term, yakni kedaulatan ke dalam dan kedaulatan ke luar. Yang pertama berkaitan dengan hak sebuah negara untuk mengurus rumah tangganya tanpa ada campur negara lain, dan yang kedua bermakna kebijakan dan hak pemerintah untuk mengadakan kerja sama dengan negara lain.

Kedaulatan sering kali direduksi menjadi sebuah tugas sistem yang diemban oleh lembaga yang sangat terbatas. Ketika berbicara masalah kepulauan misalnya, TNI sering kali menjadi pionir utama dalam memegang kendali tersebut. Kedaulatan dalam menjaga kepulauan tidak lagi menjadi sebuah tugas warga negara yang menempati wilayah tersebut.

Hal ini bukan soal karena TNI adalah alat negara dan memiliki senjata, tetapi lebih pada bagaimana mentransformasikan pemahaman kedaulatan dalam makna yang lebih bersifat kebersamaan.

Tentu menjadi miris ketika masyarakat –terutama yang hidup dekat dengan laut– acuh terhadap pulau-pulau yang ada di sekitar mereka. Sedih juga kiranya setiap kedaulatan harus selesai di meja runding yang memuakkan. Entah harus dengan cara apa agar masyarakat ikut merasakan bahwa dirinya pun ikut berdaulat terhadap pulau-pulau yang ada di sekitar mereka.

Kerja sama dengan pihak asing pun kadang kala melepaskan kedaulatan bersama. Yang ada hanyalah kedaulatan pemerintah. Tengok penambangan emas yang dilakukan PT Freeport di Papua. Itu adalah bukti dari kedaulatan pemerintah dalam mengadakan kerja sama eksploitasi. Bagaimana dengan masyarakat Papua sendiri? Apakah mereka juga berdaulat terhadap tanah yang sudah lama mereka tempati?

Mestinya tanah yang kaya emas harus dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk Papua itu sendiri, bukan pihak asing. Lalu siapa yang sebenarnya yang berdaulat atas tanah Papua ketika akan melakukan kontrak kerja sama?

Kembali lagi, dalam hal ini kita telah mereduksi kedaulatan ke dalam bentuk sistem yang sempit, yakni sistem pemerintahan. Kalau kita mau kembali pada hukum terbentuknya sebuah negara, yakni harus ada rakyat, maka penduduk Papua lebih dulu ada ketimbang nusantara ini. Di sinilah kita harus menata lagi tentang hukum kedaulatan dan jangan terlampau kaku seperti dalam setiap surat keputusan atau undang-undang.

Kedaulatan Tuhan, Kedaulatan Negara, Kedaulatan Rakyat, dan Kedaulatan Hukum

Sumber kekuasaan paling tinggi atau kedaulatan hukum terdiri atas dua aliran, yaitu teori teokrasi dan teori hukum alam. Teori teokrasi menjelaskan bahwa sumber kekuasaan berasal dari Tuhan. Penganut paham atau aliran di antaranya adalah Agustin dan Thomas Aquinas. Sementara itu, teori hukum alam menjelaskan bahwa sumber kekuasaan itu berasal dari rakyat yang diberikan kepada penguasa atau raja lewat perjanjian sosial. Rousseau dan Thomas Hobbes adalah pelopor dari teori ini.

Selanjutnya, berhubungan dengan pemegang kedaulatan, terdapat empat teori yang terkenal. Pertama, teori kedaulatan Tuhan, teori kedaulatan negara, teori kedaulatan rakyat, dan yang terakhir teori kedaulatan hukum. Teori kedaulatan Tuhan memberi pengertian bahwa kedaulatan hukum berada di tangan Tuhan yang diwakili oleh Paus atau raja. Penganut teori kedaulatan Tuhan adalah Agustinus, Thomas Aquanis, dan Marsillius.

Teori berikutnya adalah teori kedaulatan hukum negara. Menurut teori kedaulatan hukum negara, negara lah yang berdaulat. Artinya, kedaulatan hukum ada pada negara dan terlihat bahwa negaralah yang menciptakan hukum. Hukum tercipta karena adanya sebuah negara. Tidak ada satu hukum pun yang dipakai atau berlaku jika tidak disetuji oleh negara. George Jellinek dan Jean Bodin adalah para penganut teori kedaulatan hukum negara.

Teoti ketiga adalah teori kedaulatan rakyat. Menurut teori kedaulatan rakyat, rakyat adalah pemegang kedaulatan hukum. Para pendukukng teori kedaulatan rakyat di antaranya adalah Rousseau dan Johannus Althusius. Rousseau mengatakan bahwa kedaulatan hukum adalah aplikasi dari kehendak umum (volonte generale) dari suatu bangsa yang merdeka atau masyarakat dan lewat perjanjian sosial rakyat membangun organisasi untuk menjalankan kepentingan bersama. Lalu, memberikan kekusaan untuk memerintah kepada individu atau beberapa orang.

Pendapat Althusius sama dengan apa yang dijelaskan Rousseau, yaitu manusia itu pada prinsipnya merdeka. Oleh sebab itulah, kekuasaan kepada manusia hanya berlaku atas dasar sepengetahuan dan izin dari yang diberi kekuasaan (manusia atau rakyat). Kedaulatan hukum dalam negara sepenuhnya dimiliki rakyat dan tidak dapat dimiliki oleh individu.

Berikutnya, teori keempat atau teori terakhir adalah teori kedaulatan hukum. Menurut teori kedaulatan hukum, hukum adalah yang berdaulat, bukan Tuhan, negara ataupun rakyat. Para penganut ajaran teori kedaulatan hukum adalah Duguit dan Krabbe. Berkaitan dengan kedaulatan hukum, Duguit mangatakan, meskipun hukum adalah perwakilan dari kemauan negara, negara itu sendiri harus patuh kepada hukum.

Lain lagi dengan pendapat Krabbe, penjelasan Krabbe tantang kedaulatan hukum berbeda dengan Duguit, yakni hukum tidak diartikan sebagai hasil dari kehendak negara. Tapi, hukum lahir dari ras keadilan yang tertanam dalam sanubari masyarakat.

Itulah penjelasan tentang empat aliran kedaulatan, termasuk tentang kedaulatan hukum. Semoga bermanfaat!

Tinggalkan komentar

Filed under Hukum

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s