Sistem Ekonomi Liberal

Ekonomi Tahukah Anda Sistem Ekonomi Liberal? Di bawah rezim kolonial, sistem ekonomi Indonesia dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar Belanda. Kegiatan ekonomi yang besar terdapat di sektor perkebunan yang dikelola oleh sejumlah onderneming.

Bidang perdagangan dilaksanakan oleh lima perusahan besar. Kegiatan itu semata-mata ditujukan untuk ekspor. Keuntungan dari kegiatan itu merupakan akumulasi modal bagi Kerajaan Belanda, sementara rakyat di daerah Indonesia terus-menerus diperas tenaganya.

Sistem ekonomi kolonial yang penuh penghisapan ini, telanjur dilihat sebagai sistem ekonomi liberal. Maka, liberalisme menjadi kata yang kotor dalam pembendaharaan Indonesia. Apa-apa yang berbau liberal secara naluriah segera hendak dicampakkan.

Sindrom kolonial ini barang kali memang begitu kuat sehingga selama 50 tahun setelah merdeka, liberalisasi ekonomi hanya bisa terlaksana secara setengah hati. Perumusan kebijakan di Indonesia dan di banyak Negara berkembang lain, sampai hari ini, masih terus dihadapkan pada pertanyaan yang tidak mendapatkan jawaban yang tegas.

Liberalisasi ekonomi berarti jaminan adanya kebebasan bagi semua insan ekonomi untuk menentukan sendiri apa yang akan dikonsumsi, apa yang akan diproduksi, bagaimana memproduksinya, dan untuk memperdagangkannya.

Sistem ini tidak membenarkan bahwa seorang petani diharuskan menanam suatu komoditi pertanian tertentu dan diharuskan juga untuk menjualnya kepada orang lain atau lembaga tertentu.

Liberalisasi bukan tanpa aturan. Bahkan, aturan dan pengaturan merupakan keharusan yang disepakati bersama. Tanpa aturan dan pengaturan, kebebasan seseorang bisa mengurangi kebebasan orang lain dan ini bertentangan dengan jiwa dari liberalisme ekonomi.

Apakah ada alternatif terhadap sistem ekonomi liberal?

Berbagai jawaban bisa dicatat. Misalnya, barangkali tidak ada. Namun, sistem itu tidak tepat untuk dipakai. Tentu harus ada alternatifnya, tetapi masih harus ditemukan. Maka, upaya untuk menangani persolan ekonomi menjadi penuh ambivalensi, sarat ilusi, dan umumnya gagal menciptakan kelembagaan ekonomi.

Yang diartikan kelembagaan ekonomi adalah norma,prinsip, dan aturan, serta lembaga-lembaga yang menetapkan rambu-rambu dan menjaga agar rambu-rambu itu tidak dilanggar.

Ekonom Hadi Soesastro dalam sebuah artikel Proses Liberalisasi Indonesia mengatakan, kegagalan membangun kelembagaan ekonomi, menyebabkan ekonomi dikelola oleh kemauan orang. Yang menggunakan wewenang karena mempunyai kekuatan politik, karena memegang senjata, atau karena menduduki jabatan birokrasi yang strategis.

Dengan demikian, pengelolaan ekonomi terutama ditujukan untuk kepentingan orang bersangkutan atau kelompoknya dan bukan untuk kepentingan masyarakat. Alhasil, justru suatu sistem penghisapan yang terbentuk. Lebih buruk lagi, sebab penghisapan itu dilakukan oleh sesama bangsa sendiri.

Bila ambivalensi dan ilusi dapat dihilangkan dan suatu sistem ekonomi liberal diadopsi sepenuh hati, akan segera tampak rambu-rambu apa yang perlu ditetapkan dan lembaga-lembaga ekonomi apa yang harus dibangun agar rambu-rambu yang ada tidak dilanggar sambil terus-menerus memperbaharui rambu-rambu itu.

Kehidupan ekonomi penuh dengan dinamika, baik karena teknologi dan inovasi, maupun karena proses integrasi ekonomi secara regional dan global. Selain itu, suatu sistem pengaman sosial bisa diciptakan untuk mengatasi dampak negatif dari perubahan ekonomi dan siklus bisnis.

Tinggalkan komentar

Filed under Ekonomi

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s